Publika Jakarta, – Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara mengenai dugaan kebocoran 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk milik Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dia mengatakan telah memerintahkan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan jajarannya untuk melakukan evaluasi.
“Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kementerian Keuangan untuk melakukan evaluasi terhadap persoalan ini,” kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, (19/9/2024).
Sri Mulyani mengatakan setelah evaluasi itu, Direktorat Jenderal Pajak akan memberikan penjelasan secara lengkap. Dia meminta masyarakat untuk menunggu.
“Nanti akan disampaikan oleh Pak Dirjen dan tim IT-nya,” kata dia.
Sebelumnya, kebocoran data diduga terjadi lagi di Indonesia. Kali ini, 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diduga bocor dan dijual di Breach Forum.
Informasi ini disampaikan oleh pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto. Di antara jutaan data tersebut terdapat beberapa data NPWP milik petinggi negara.
Salah satunya presiden Joko Widodo beserta dua anaknya, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dan anak terakhirnya Kaesang Pangarep.
Nama Budi Arie Setiadi, Menteri Kominfo juga masuk dalam daftar data yang diduga bocor. Begitu pula dengan menteri lain seperti Sri Mulyani Indrawati, Erick Thohir, serta Zulkifli Hasan.
“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll,” tulis Teguh dalam akun X, dikutip Rabu (18/9/2024).
“NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yg diberikan oleh pelaku,” imbuhnya.
Teguh menjelaskan terdapat 10 ribu sampel. Ini berisi beberapa informasi pribadi seperti NIK, NPWP, nama, alamat, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, hingga provinsi.
Dalam foto yang diunggah oleh Teguh, terlihat akun yang menjual data tersebut adalah Bjorka. Sebelumnya sosok ini dikenal sebagai yang pihak yang juga diduga memiliki data dari beberapa lembaga negara dilansir cnbc.
Terlihat juga tanggal kebocoran terjadi pada September 2024. Data yang ada berjumlah 6.663.379 dijual US$10 ribu atau sekitar Rp 153,1 miliar. (Rdk)
