MALINAU – Persoalan penyelesaian hak atas tanah adat masyarakat Mentarang Hulu yang terdampak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang kembali menjadi sorotan. Sebanyak 24 ahli waris tanah adat dari lima desa menagih jawaban tertulis PT Kayan HydroPower Nusantara (KHN) atas tuntutan yang telah disampaikan sejak 5 November 2026.
Juru Bicara 24 Ahli Waris Tanah Adat Mentarang Hulu sekaligus Ketua Ahli Waris Tanah Adat Lung Metuil, Fenry Alpius, SE, M.Si, menegaskan hingga melewati batas waktu 12 hari yang diberikan, pihak perusahaan belum menyampaikan jawaban tertulis atas tuntutan masyarakat.
“Adapun 24 wilayah tanah adat yang terdampak genangan air akibat pembangunan proyek strategis nasional tersebut tersebar di lima desa, yakni Desa Lung Berang, Lung Simau, Lung Sulit, Lung Semamu dan Desa Temalang, Kecamatan Mentarang Hulu, Kabupaten Malinau,” ungkap Fenry.
Fenry menjelaskan, proses negosiasi antara masyarakat adat Pa Kinayeh Mentarang Hulu dengan PT KHN telah berlangsung sekitar empat tahun. Pembahasan itu melibatkan 24 ahli waris tanah adat dan lima kepala desa dengan fasilitasi Pemerintah Kabupaten Malinau.
“Kesepakatan bersama akhirnya tercapai pada 21 Desember 2025 dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani para pihak,” jelas Fenry.
” Kesepakatan itu disaksikan Camat Mentarang Hulu, Kepala BPMD, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan diketahui Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau,” sambung dia.
Kemudian, sebagai tindak lanjut kesepakatan itu, pada awal Januari 2026 PT KHN melalui PT Kayan Investama Internasional (KII) mulai melakukan pengukuran dan pendataan terhadap wilayah terdampak
Pekerjaan dibagi menjadi dua tim, yakni tim pendataan permukiman dan tanaman tumbuh serta tim pendataan tanah adat.
“Tim permukiman dan tanaman tumbuh menyelesaikan pekerjaan pada Juni 2026. Sementara pendataan tanah adat diselesaikan pada Oktober 2026, meskipun masih terdapat sejumlah wilayah yang memerlukan penyelesaian pengukuran dan pendataan lebih lanjut,” ujarnya.
Persoalan kemudian berlanjut melalui musyawarah adat yang digelar pada 3 November 2026 di BPU Singai Terang. Musyawarah tersebut diikuti 24 ahli waris tanah adat bersama lima kepala desa Mentarang Hulu.
“Hasil musyawarah dituangkan dalam dokumen Piagam Tuntutan Masyarakat Adat Mentarang Hulu sebagai dasar penyampaian aspirasi kepada perusahaan,” tegasnya.
Pada 5 November 2026, piagam itu diserahkan kepada PT KHN di Malinau. Penyampaian dipimpin Kepala Adat Dayak Lundayeh Kecamatan Mentarang Hulu, Yosep Pangiran.
“Masyarakat meminta PT KHN maupun PT KII memberikan jawaban tertulis atas seluruh tuntutan dalam waktu 12 hari sejak piagam disampaikan,” tuturnya.
Selain kepada perusahaan, tembusan piagam tuntutan juga disampaikan kepada Bupati Malinau. Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah, Asisten II, dan pejabat bidang pertanahan.
“Bupati Malinau menyambut baik aspirasi masyarakat adat. Bahkan, bupati langsung berkomunikasi dengan pimpinan PT KHN dan menyatakan pemerintah daerah siap memfasilitasi pertemuan antara perusahaan dengan 24 ahli waris tanah adat untuk membahas tuntutan tersebut,” kata Febry.
Namun, hingga batas waktu yang diberikan terlewati, masyarakat mengaku belum menerima jawaban tertulis dari PT KHN maupun PT KII.
Fenry menyayangkan sikap perusahaan yang dinilai belum memberikan respons atas tuntutan masyarakat adat yang terdampak langsung pembangunan PLTA Mentarang.
“Kami menilai PT KHN maupun PT KII tidak menunjukkan iktikad baik. Sepertinya tidak menghargai masyarakat adat Dayak Mentarang Hulu yang terkena dampak genangan air akibat pembangunan PLTA Mentarang,” tegas Fenry.
Ia menambahkan, masyarakat adat tidak ingin persoalan terus berlarut-larut tanpa kepastian. Mereka mengharapkan perusahaan memberikan tanggapan resmi dan membuka ruang dialog untuk menyelesaikan tuntutan 24 ahli waris tanah adat.
“Pembangunan proyek strategis nasional semestinya berjalan dengan tetap menghormati keberadaan masyarakat adat serta memperhatikan hak-hak masyarakat yang wilayahnya terdampak,” pungkasnya.
Saat ini masyarakat adat Mentarang Hulu pun berharap Pemkab Malinau kembali mengambil peran dalam memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut agar tercapai kesepakatan yang memberikan kepastian bagi seluruh pihak.(“)





