PUBLIKA JAKARTA-Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru mengenai persebaran lokasi pekerja seks komersial (PSK). Hasilnya, Jawa Barat paling banyak, dimana Kota Bekasi sebagai penyumbang paling dominan.Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru mengenai persebaran lokasi pekerja seks komersial (PSK) di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan pada Mei 2024, sebanyak 15 provinsi tercatat memiliki jumlah lokasi PSK terbanyak, dengan Jawa Barat menempati posisi teratas.
Jawa Barat Jadi Provinsi dengan Lokasi PSK Terbanyak
Menurut data yang dihimpun BPS, sebanyak 79 desa/kelurahan di 19 kabupaten/kota di Jawa Barat menjadi lokasi aktivitas PSK. Kabupaten Bekasi mencatat jumlah tertinggi dengan 17 titik, disusul oleh Kabupaten Indramayu dengan 13 lokasi dan Kabupaten Subang dengan 7 lokasi. Sementara itu, Kabupaten Cirebon, Karawang, dan KotaBandung masing-masing memiliki 6 lokasi Ketua Tim Statistik Sosial BPS Jawa Barat, Isti Larasati, menjelaskan bahwa data ini diperoleh melalui pendataan potensi desa yang dilakukan langsung oleh petugas BPS.
“Kami menanyakan kepada aparat desa apakan di wilayah mereka terdapat lokasi PSK, baik yang dikelola secara individu maupun berkelompok,” ujarnya dalam konferensi pers di Bandung, dikutip dari Antara, Rabu (12/2/2024). Faktor ekonomi ladi Pemicu Marak sti menambahkan bahwa faktor ekonomi
menjadi salah satu penyebab utama keberadaan PSK di suatu wilayah. Meskipun demikian, BPS tidak melakukan kajian mendalam mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap maraknya lokasi PSK.
“Kami hanya mencatat keberadaan lokasi tanpa menganalisis lebih jauh penyebabnya. Namun, faktor ekonomi, tingkat pendidikan serta mobilitas tinggi di suatu daerah dapat menjadi pemicu” jelasnya.
Daftar Provinsi Paling Banyak Lokasi PSK
Selain Jawa Barat, provinsi lain yang juga memiliki jumlah lokasi PSK cukup tinggi adalah:
Jawa Timur: 70 lokasi Jawa Tengah: 55 lokasi Sumatera Utara: 37 lokasi Kalimantan Timur & Sumatera Selatan: 28 lokasi masing-masing
Provinsi lainnya: Kalimantan Barat, Riau, Banten, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Lampung, Kepulauan
Riau, dan Sumatera Barat
Dengan adanya data ini, diharapkan para pemangku kebijakan dapat mengambil langkah strategis untuk menangani fenomena ini.
Peningkatan program pemberdayaan ekonomi dan edukasi di daerah dengan jumlah PSK tinggi dapat menjadi solusi jangka panjang guna mengurangi angka prostitusi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Data dari BPS ini menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif guna menangani permasalahan sosial yang terkait dengan persebaran PSK di Indonesia.( rdk)
