KALTARA – Persoalan distribusi jagung untuk kebutuhan peternak kembali menjadi sorotan. Dalam pemberitaan Media Publika pada Kamis, 5 Maret 2026, Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Djati Wiyoto Abady menyinggung lambatnya penyaluran jagung dari Bulog kepada para peternak dan masyarakat.
Menurutnya, selama ini Polda Kaltara kerap diminta membantu mensuplai jagung ke Bulog, namun di lapangan penyalurannya kepada peternak dinilai masih belum maksimal.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bulog Bulungan Oktavianur menyatakan pihaknya akan meneruskan pemberitaan tersebut ke tingkat wilayah agar menjadi perhatian serius.
“Kami akan teruskan ke Kanwil agar menjadi atensi. Pada prinsipnya Bulog Bulungan siap menyalurkan, hanya saja kami menunggu arahan dari pusat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, untuk stok jagung di Bulog Bulungan, pada tahun 2025 tercatat sebanyak 22 ton, sedangkan tahun 2026 bulan Maret ada sekitar 3,5 ton.
Oktavianur juga memaparkan kepada Media Publika bahwa proses penyaluran jagung kepada peternak sebenarnya memiliki alur dan prosedur yang cukup panjang.
Pertama, Dinas Pertanian kabupaten/kota melalui bidang peternakan mendata para peternak ayam maupun peternak telur yang tergabung dalam koperasi atau asosiasi.
Selanjutnya, data tersebut diusulkan ke Dinas Pertanian Provinsi, kemudian diteruskan ke Kementerian Pertanian di tingkat pusat.
Setelah data diverifikasi, Badan Pangan Nasional (Bapanas) kemudian memberikan penugasan kepada Bulog untuk menyalurkan jagung kepada koperasi atau asosiasi peternak sesuai dengan jumlah atau kuantum yang telah disetujui.
“Jadi dalam hal ini Bulog hanya menerima penugasan dari Bapanas untuk menyalurkan jagung sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Dengan mekanisme tersebut, Bulog pada dasarnya tidak bisa menyalurkan secara langsung tanpa adanya penugasan resmi dari pemerintah pusat.
Persoalan ini pun menjadi perhatian karena jagung merupakan komoditas penting bagi peternak, khususnya sebagai bahan utama pakan ayam dan unggas.
Para peternak berharap penyaluran jagung bisa lebih cepat dan tepat sasaran, sehingga produksi telur dan daging ayam di daerah tetap stabil serta harga di masyarakat tidak melonjak. (MD)
