BULUNGAN,— Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan II Tahun 2026 DPRD Kabupaten Bulungan, Senin (11/5/2026), tak sekadar menjadi agenda formal tahunan. Dalam forum tersebut, DPRD menyampaikan sejumlah rekomendasi penting terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bulungan Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang digelar di Ruang Sidang Datu Adil DPRD Bulungan itu dipimpin Ketua DPRD Bulungan Riyanto, S.Sos, yang penyampaiannya dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Dwi Sugiarto .
Setelah melakukan pembahasan bersama, DPRD pada prinsipnya menerima LKPJ Bupati Bulungan Tahun Anggaran 2025.
Namun, dewan memberikan sejumlah catatan strategis berupa saran dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah di berbagai sektor.
Di bidang pendidikan, DPRD menyoroti rendahnya realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk pendidikan tingkat SD yang hanya mencapai 28,61 persen.
Selain itu, masih terdapat sekolah yang belum memiliki pagar, serta fasilitas di SMP Negeri 2 Tanjung Selor yang dinilai belum lengkap sehingga proses relokasi sekolah belum berjalan optimal.
DPRD juga meminta pemerintah segera melakukan evaluasi penyerapan anggaran pendidikan dan mempercepat pembangunan fasilitas sekolah yang masih belum terpenuhi.
Pada sektor kesehatan, perhatian dewan tertuju pada pembangunan Rumah Sakit Pratama Bunyu yang belum dilanjutkan dan berdampak terhadap pelayanan masyarakat di Pulau Bunyu.
Selain itu, DPRD juga menyoroti pembangunan Puskesmas Tanah Kuning yang belum terealisasi akibat persoalan lahan, kekurangan tenaga kesehatan di sejumlah puskesmas pembantu desa, hingga masih adanya keluhan masyarakat terkait pelayanan BPJS.
“Pelayanan kesehatan masyarakat harus tetap menjadi prioritas,” menjadi salah satu penekanan dalam rekomendasi tersebut.
Di bidang infrastruktur, DPRD menyoroti kondisi jalan antar kecamatan yang masih belum memadai.
Beberapa ruas yang menjadi perhatian yakni jalan Tanjung Selor menuju Peso, jalan poros menuju Tanah Kuning, hingga pembangunan jembatan di Desa Sajau Hilir yang belum rampung.
DPRD juga meminta pengawasan pembangunan diperketat agar proyek infrastruktur tidak mengalami kerusakan lebih cepat.
Dalam sektor pengadaan barang dan jasa, dewan menilai masih terjadi keterlambatan proses pengadaan hingga pekerjaan fisik yang melampaui target waktu pelaksanaan.
Karena itu, DPRD meminta pengawasan lebih ketat dengan melibatkan Inspektorat dalam proyek pembangunan.
Sementara di bidang perdagangan, DPRD menyoroti pengelolaan Pasar Induk Tanjung Selor yang dinilai belum optimal.
Termasuk pembangunan Rumah Pemotongan Hewan Unggas (RPHU) yang belum terealisasi serta penataan pedagang pasar sore di Jalan Suprapto.
Pada sektor pemerintahan dan hukum, DPRD juga menaruh perhatian serius terhadap konflik agraria di Desa Mangkupadi yang melibatkan masyarakat dengan pihak perusahaan di kawasan proyek strategis nasional.
Selain itu, persoalan batas desa hingga evaluasi sejumlah regulasi daerah juga masuk dalam rekomendasi dewan. Di sektor keuangan daerah, DPRD mengingatkan kondisi fiskal Kabupaten Bulungan yang mengalami penurunan pada 2026 dan diperkirakan berdampak pada pembangunan daerah ke depan.
Karena itu, pemerintah diminta lebih selektif dalam menentukan program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Melalui rekomendasi tersebut, DPRD berharap evaluasi terhadap LKPJ ini dapat menjadi pijakan bagi Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah di tahun mendatang. (MD)
