PUBLIKA TANJUNG SELOR – Usai melakukan Aksi May Day, Gerakan Kampung Baru Mangkupadi (GKBM) Berjuang berkesempatan bertemu dan berdiskusi dengan anggota DPR RI Perwakilan Kaltara Deddy Sitorus pada 1 Mei 2025.
Masyarakat menyampaikan soal perampasan lahan, pencemaran laut, tenaga kerja lokal yang tidak diserap serta dana desa yang ada tidak pernah diberikan ke Kampung Baru sejak 3-4 tahun terakhir. Masalah-masalah bermula sejak adanya PSN PT KIPI yang berada di kampung baru sejak 2021 lalu.
Deddy Sitorus menyambut baik keluhan dan aspirasi masyarakat kampung baru yang kemudian akan dibawa ke pembahasan dirapat komisi II DPR RI. Deddy Sitorus menganggap pemerintah daerah tidak bisa diharapkan untuk menyelesaikan masalah ini, termasuk dengan penerbitan HGU dilahan warga yang memiliki SHM.
Deddy Sitorus juga menyayangkan adanya kriminalisasi dan intimidasi terhadap warga pada saat proses pembebasan lahan di Kampung Baru Desa mangkupadi.
“Pemerintah daerah tidak bisa diharapkan menyelesaikan masalah PSN ini. Saya akan bawa dan bahas persoalan ini di komisi II DPR RI, dan termasuk ke kementerian terkait seperti ATR/BPN,” ujarnya.
Warga diminta menyiapkan dokumen keluhan berikut buktinya, sebagai bahan protes yang disampaikan oleh warga ke perwalian rakyat, untuk nantinya akan segera ditindaklanjuti.
“Buat saja suratnya, nanti teruskan ke saya, kita proses bersama,” tegasnya. (rdi)
